Ketum FRN Counter Polri : Akui Ghosting Polisi Di Jawa Sangat Tinggi, Minta Mafia BBM Diseriusi
2 Bulan Telusuri Apa Terjadi Polisi Di Jawa, Ini Jawaban Ketum FRN Counter Polri
JAKARTA_sapujagatnews.com
Setibanya di Jakarta Senin (23/12) dari Semarang, Ketua Umum Fast Respon (FRN) Counter Polri R.Mas MH Agus Rugiarto SH disapa Agus Flores, lakukan Press Confrens, di Taman Ismail Marzuki (TMI).
Dalam Press Confrens Tersebut, Agus Mengutarakan selama 2 Bulan Memantau Polisi di Jawa, berbagai Persoalan dilapangan diwilayah Banten dan Jawa, rata rata Soal Ghosting beberapa PJU Polri.
" Soal Ghosting Mungkin bisa diselesaikan, yang persoalan terjadi mendesak Penanganan Perkara harus benar benar diseriusi, itu yang mendasar," tegasnya.
Selain itu Persoalan Mafia BBM Solar di SPBU Harus Diseriusi Polisi, karena kegiatan tersebut masih beraktivitas .
" Saya katakan ini serius Jawa Timur dan Jawa Tengah Mafia BBM Harus di Prioritas Polisi, jangan ada Pembiaran," ungkapnya.
Persoalan lain disampaikan ke awak media, terkait Sorotan kepada Polri, melenceng dari Konstitusi, salah satunya inginkan Polri dibawah Kementrian.
" Tau ngak Tokubestsu Keisatsutai, Itu Sejarah Polri, Bukan Hadir karena Kepentingan Politik, Mereka Bagian dalam sejarah," tegasnya.
Agus menjelaskan Berbicara sejarah Polri tentunya tidak dapat dipisahkan dari sejarah Negara Republik Indonesia.
Di zaman penjajahan Jepang, Polisi dibentuk dan tergabung dalam kesatuan Keisatsu Tai (Polisi) dan Tokobetsu Keisatsu-Tai (Polisi Istimewa).
Selanjutnya dua hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang.
Dalam sidang tersebut Presiden Soekarno melantik R.Said Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang pertama.
Dengan adanya Djawatan Kepolisian Negara, maka kesatuan-kesatuan polisi daerah telah dipersatukan dalam satu wadah.
Namun demikian tugas Djawatan Kepolisian Negara, ketika itu baru dibentuk hanya menangani masalah-masalah administratif, Lembaga ini tidak mempunyai hubungan komando vertikal ke propinsi-propinsi.
Di tahun 1946, Organisasi Djawatan Kepolisian Negara mulai dibentuk dengan sebutan Bagian Keuangan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara.
Sehingga Turunan Majapahit ini katakan Polisi tidak lepas dari Sejarah.
(Culai/Oji)
